Gunakan Aneka Macam Trik, Joko Widodo Ngeper Ketemu Prabowo Di 2019

Gunakan aneka macam Trik, Jokowi Ngeper Ketemu Prabowo di 2019

– Pengambilan putusan RUU Penyelenggara Pemilu yang digelar Kamis (20/7) hingga dini hari tadi (Jumat, 21/7) diwarnai walk out tiga pimpinan sidang, yakni Wakil Ketua dewan perwakilan rakyat Fadli Zon, Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto.

Ketiganya memutuskan WO alasannya ialah fraksinya menentukan opsi B dengan poin krusial menyangkut besaran presidential threshold 0 persen dalam pengambilan keputusan tersebut.

Sementara keputusan paripurna sendiri mengesahkan opsi A dengan presidential threshold 20 persen bangku dewan perwakilan rakyat atau 25 persen bunyi nasional.

Opsi A didukung partai pemerintah, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Hanura.

Adapun partai yang mendukung opsi B ialah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menyebut sidang paripurna dewan perwakilan rakyat semalam tidak lebih sebagai agresi panggung rezim pemerintah dan partai pendukungnya. Mereka memakai aneka macam cara supaya kekuasaan Jokowi berlanjut pada periode kedua.

“Apa yang tersaji dalam paripurna semalam itu bukti bahwa rezim pemerintahan Jokowi takut. Dari kekalahan Ahok di Pilkada DKI, rezim ini kemudian memakai aneka macam cara supaya syarat pencapresan 2019 dikuasai rezim Jokowi,” terang Andre dalam keterangannya, Jumat (21/7).

Menurutnya, kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI 2017 merupakan realitas politik yang tidak terbantahkan. Realitas politik yang dapat menjadi cerminan pada Pilpres 2019.

Rezim pemerintah kemudian memaksakan kehendaknya dengan mengesahkan RUU Pemilu meski mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“RUU Pemilu jadi alat untuk memastikan Pilpres 2019 hanya diikuti calon tunggal, supaya Jokowi tidak bertemu atau head to head dengan Prabowo Subianto. Sebenarnya sudah sangat terang jikalau partai pemerintah panik,” terang Andre.

Ia menyinggung akad demi akad Jokowi dalam Pilpres 2014 kemudian mengenai upaya menumbuhkan demokrasi yang sehat. Dalam kenyataannya, penegakkan aturan yang menjadi ciri pemerintahan yang demokratis jauh panggang dari api. Sebab dalam prosesnya jadi condong ke penguasa.

Masyarakat hingga kelompok yang kritis terhadap pemerintah dilibas, padahal tujuannya baik demi menjaga pemerintahan yang tegak lurus.

Terbaru, lanjut Andre, dengan dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui Perppu 2/2017. Padahal awalnya disampaikan pemerintah tetap melalui prosedur pengadilan.

“Janji tinggal janji, jauh panggang dari api. Tidak heran jikalau banyak pihak menyebut rezim kini menuju pemerintahan yang otoriter,” kritik Andre.
Source:
Kunjungi website